Faktaambon.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait kenaikan nominal utang pemerintah Indonesia yang hampir menyentuh level psikologis Rp10.000 triliun. Purbaya menegaskan bahwa kesehatan fiskal nasional masih berada dalam kondisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara maju dan negara tetangga di Asia Tenggara.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), posisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun. Angka ini meningkat signifikan dari posisi Desember tahun sebelumnya yang sebesar Rp9.637,9 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Buruto (PDB) sebesar 40,75%.
Fokus pada Rasio Utang, Bukan Nominal
Menkeu Purbaya meminta publik untuk melihat indikator kesehatan ekonomi melalui rasio utang terhadap PDB, bukan sekadar nilai nominalnya. Ia memberikan perbandingan internasional untuk menunjukkan posisi Indonesia yang tergolong konservatif:
Uni Eropa: Memiliki acuan rasio utang sebesar 60%.
Singapura: Mencapai 180%.
Jepang: Mencapai 275%.
Malaysia & Thailand: Disebut memiliki rasio di atas 60%.
“Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekitar kita,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026). Ia menganalogikan negara seperti korporasi besar yang membutuhkan modal untuk ekspansi, di mana kapasitas ekonomi RI saat ini dinilai sangat mampu menopang beban tersebut.
Dominasi SBN dan Kepercayaan Pasar
Pemerintah mengeklaim pengelolaan utang dilakukan secara terukur dengan struktur yang didominasi oleh instrumen domestik. Dari total utang Rp9.920,42 triliun:
Surat Berharga Negara (SBN): Mencapai 87,22% atau setara Rp8.652,89 triliun.
Pinjaman: Mencapai 12,78% atau sebesar Rp1.267,52 triliun.
Kementerian Keuangan menekankan bahwa tingginya ketergantungan pada SBN mencerminkan kemandirian pembiayaan dan kuatnya kepercayaan pasar domestik terhadap ekonomi Indonesia. Purbaya pun berharap masyarakat melihat data secara komparatif untuk memahami keberhasilan pengelolaan fiskal nasional.
*(Drw)
