Faktaambon.id — Penangkapan buronan Interpol berinisial LCS oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi bukti konkret hadirnya Indonesia sebagai aktor aktif dalam memutus rantai kejahatan siber lintas negara. Analis dari Haidar Alwi Institute (HAI), Ir. Haidar Alwi, menyatakan bahwa Polri merespons sedikitnya 23 laporan korban dari berbagai wilayah di Indonesia dengan mengintegrasikan penyelidikan nasional dan mekanisme Red Notice Interpol.
Langkah proaktif Polri dalam menelusuri jaringan serta aliran dana kejahatan ini dinilai selaras dengan standar penegakan hukum global. Kejahatan siber kini bukan lagi fenomena terisolasi, melainkan industri kriminal yang terorganisir dan melibatkan eksploitasi manusia.
Asia Tenggara sebagai Episentrum Scam Digital
Haidar Alwi menyoroti laporan INTERPOL dalam Asia and South Pacific Cyber Threat Assessment 2025–2026 yang menegaskan posisi Asia Tenggara:
Pusat Operasi: Kamboja, Laos, dan Myanmar menjadi pusat scam digital berskala industri.
Nilai Kejahatan: Menghasilkan hingga puluhan miliar dolar setiap tahunnya.
Metode: Melibatkan kerja paksa, penggunaan kecerdasan buatan (AI), deepfake, hingga voice cloning.
Risiko Pencucian Uang: Financial Action Task Force (FATF) 2026 menyebut fraud sebagai risiko utama pencucian uang melalui rekening nominee dan money mule.
Implikasi Nasional dan Strategi Lanjutan
Keberhasilan Polri menangani kasus LCS mencerminkan kapasitas adaptif institusi dalam menghadapi evolusi kejahatan berbasis teknologi tinggi. Selain melindungi masyarakat, tindakan tegas ini menjaga kepercayaan publik terhadap transaksi digital dan stabilitas sektor keuangan nasional.
Sebagai langkah ke depan, Haidar Alwi menyarankan beberapa strategi kunci:
Penguatan kerja sama internasional guna memutus siklus kriminal global.
Peningkatan kapasitas investigasi digital untuk menghadapi otomatisasi digital.
Konsistensi penyitaan aset hasil kejahatan untuk menghancurkan struktur finansial sindikat.
“Melalui tindakan konkret ini, Polri menunjukkan bahwa institusi penegak hukum Indonesia mampu berdiri sejajar dengan aparat global dalam menghadapi ancaman paling kompleks di abad ke-21,” pungkas Haidar Alwi, Selasa (5/5/2026).
*(Drw)
