Puan Maharani Tegaskan Aparat Harus Bersikap Netral dalam Pilkada 2024

Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto : Istimewa

FAKTA GRUP – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam memberikan pengarahan untuk pemenangan Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Puan menekankan pentingnya netralitas aparat dalam Pilkada.

Konsolidasi PDIP tersebut digelar secara tertutup di Kantor DPD PDIP Jateng di Semarang pada Jumat (25/10/2024).

Acara ini dihadiri oleh pengurus DPC se-kabupaten/kota se-Jawa Tengah, para calon kepala daerah yang diusung PDIP, jajaran DPP PDIP, DPD PDIP Jateng, serta anggota DPR RI Dapil Jateng. Hadir pula pasangan calon yang diusung PDIP pada Pilkada Jateng 2024, termasuk calon gubernur dan wakil gubernur Jateng, Jenderal TNI Purn Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi).

“Konsolidasi internal ini bertujuan untuk menyatukan seluruh struktur partai di Jawa Tengah dalam pemenangan Pilkada 2024,” kata Puan usai konsolidasi PDIP Jateng.
Dalam pengarahan kepada para kader, Megawati menekankan pentingnya konsolidasi tiga pilar partai.

“Bagaimana kita menjalankan Pilkada 2024 dengan santun, saling menghormati, dan menghargai tanpa ada intervensi dari eksternal,” tutur Megawati.
Puan juga mengingatkan pentingnya semua pihak untuk saling menghormati proses demokrasi. Hal ini disampaikan Puan menanggapi dugaan pelanggaran Pilkada terkait sejumlah pertemuan paguyuban kepala desa yang diduga diarahkan untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilgub Jateng. Kita semua harus menjaga, saling menghargai, dan menghormati. Jadi semuanya harus menjaga sikap, jangan sampai melampaui batas-batas yang dianggap tidak seharusnya dilakukan,” ungkap Puan.

“Kemudian stakeholder di pemerintahan, apakah aparat penegak hukum juga bisa menjaga situasi tetap kondusif,” tambahnya.

Saat ditanya wartawan apakah PDIP akan mengambil langkah hukum terkait dugaan pelanggaran tersebut, Puan meminta Bawaslu untuk aktif. “Kita lihat, kalau ada bukti-bukti yang kuat bahwa itu menyalahi aturan, ya harusnya Bawaslu bisa melakukan tugasnya,” tegas cucu Bung Karno itu.

Puan juga mengingatkan agar semua aparat pemerintahan dan penegak hukum bisa bersikap netral dalam Pilkada. Ia menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto.

“Semua kita harapkan bisa menahan diri, kemudian stakeholder, pemerintah, aparat penegak hukum juga bisa menahan diri agar stabilitas dan situasi bisa kondusif seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, kita bersatu untuk Indonesia yang lebih baik,” papar Puan. [dnl]