Faktaambon.id – Nilai tukar Rupiah yang melemah hingga menembus level psikologis Rp17.000 per Dolar Amerika Serikat (AS) mulai memicu alarm kewaspadaan ekonomi nasional. Kombinasi pelemahan kurs dan lonjakan harga minyak dunia yang kini berada di atas 100 Dolar AS per barel diprediksi akan menghantam daya beli masyarakat serta stabilitas dunia usaha secara signifikan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa situasi ini berpotensi memicu krisis biaya hidup (cost of living crisis) akibat kenaikan harga barang di dalam negeri. “Dampak ke masyarakat bisa buat biaya hidup naik, barang makin mahal,” kata Bhima pada Senin (9/3/2026).
Sektor Energi dan Risiko PHK Massal
Bhima menilai sektor energi akan menjadi lini paling awal yang terdampak. Tingginya porsi impor pada komoditas BBM dan LPG membuat harga kedua produk tersebut sangat sensitif terhadap fluktuasi Rupiah dan harga minyak mentah global. Kondisi ini tidak hanya menekan konsumsi rumah tangga, tetapi juga meningkatkan beban operasional perusahaan.
Beban produksi yang membengkak dikhawatirkan akan memicu efek berantai yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. “PHK massal karena perusahaan naik biaya produksinya juga jadi konsekuensi berantai dari pelemahan kurs,” lanjutnya.
Tekanan Geopolitik dan Risiko Resesi
Ketegangan antara Iran dan AS di Timur Tengah turut memperkeruh suasana dengan menambah ketidakpastian pada pasokan energi global. Risiko perang ini disebut sebagai pemicu utama tekanan inflasi domestik (inflationary pressure). Bhima juga menyoroti potensi melebarnya defisit APBN jika pemerintah dipaksa menanggung beban subsidi energi yang membengkak.
Situasi fiskal ini pun mulai mendapatkan perhatian serius dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s, Fitch Ratings, hingga S&P Global Ratings. Menutup analisisnya, Bhima memberikan peringatan keras mengenai prospek ekonomi Indonesia dalam waktu dekat.
“Yang terburuk, probabilitas Indonesia masuk resesi di kuartal II meningkat jika tekanan kurs dan harga minyak tidak segera teratasi,” pungkas Bhima.
(*Drw)
