Faktaambon.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi memberikan persetujuan terhadap rencana perluasan Program Bedah Rumah secara masif hingga tahun 2027. Keputusan strategis ini diambil setelah Kepala Negara menerima paparan laporan komparatif mengenai perkembangan program strategis nasional langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pertemuan harian tersebut berfokus penuh pada aspek evaluasi serta peningkatan kualitas hunian masyarakat. Selain itu, pemerintah berkomitmen memperluas akses perumahan yang layak, sehat, dan terjangkau bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Salah satu poin utama yang dilaporkan secara detail kepada Presiden adalah capaian target renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di berbagai zona wilayah Indonesia. “Perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang aman dan nyaman bagi masyarakat di berbagai daerah,” ujar Seskab Teddy kepada awak media.
Melihat capaian yang berjalan positif tersebut, Presiden Prabowo seketika menyetujui adanya penambahan kuota anggaran operasional serta target unit Program Bedah Rumah untuk periode tahun 2027 mendatang guna memperluas jangkauan bantuan sosial tersebut.
Progres Pembangunan Rusun Subsidi Meikarta dan Program 3 Juta Rumah
Selain membahas portofolio program bedah rumah swadaya, Seskab Teddy juga memaparkan dokumen perkembangan proyek pembangunan Rumah Susun (rusun) subsidi yang terletak di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek infrastruktur retail ini berjalan sebagai salah satu pilar utama dalam mengakselerasi Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh jajaran pemerintah baru.
Berdasarkan data manifestasi di lapangan, proyek rusun subsidi di kawasan Meikarta tersebut dilaporkan telah resmi memasuki tahapan pembersihan lahan (land clearing) serta persiapan seremonial peletakan batu pertama (groundbreaking).
Penguatan Bauran Kebijakan Pembiayaan Rumah Ramah MBR
Untuk mendukung ketercapaian target kuota hunian nasional secara makro, pihak pemerintah menyatakan akan terus memperkuat bauran kebijakan perumahan rakyat yang inklusif. Langkah-langkah taktis yang kini tengah disiapkan oleh Kementerian PKP meliputi:
Kelanjutan pembangunan dan distribusi klaster rumah subsidi.
Program penataan intensif untuk kawasan kumuh perkotaan.
Penguatan skema pembiayaan perumahan (housing finance) agar lebih ramah dan akomodatif bagi daya beli masyarakat luas.
*(Drw)
