Faktaambon.id — Sebanyak lima dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Magelang, Jawa Tengah, terpaksa berhenti beroperasi secara serentak pada Senin (8/6/2026). Langkah darurat ini terpaksa diambil oleh manajemen lokal setelah pihak Badan Gizi Nasional (BGN) membekukan sementara proses pencairan anggaran operasional harian hingga waktu yang belum ditentukan.
Koordinator Wilayah SPPG Kota Magelang, Farhan Firdaus, mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah kebijakan penghentian dana operasional tersebut berkaitan erat dengan pusaran kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga mantan petinggi BGN baru-baru ini. “Hal demikian sebenarnya sudah cukup sering terjadi, tetapi tidak ter-blow up seperti sekarang,” ucap Farhan dikutip dari Kompas.com, Senin.
Farhan menjelaskan bahwa dalam mekanisme tata kelola normal, BGN biasanya menyalurkan dana operasional melalui skema transfer ke rekening akun virtual (virtual account) masing-masing mitra SPPG sekali dalam dua pekan dengan besaran nominal yang fluktuatif. Ia juga tidak membantah bahwa dalam sekali pencairan rutin, BGN dapat mengirimkan anggaran hingga maksimal Rp400 juta untuk satu dapur umum MBG.
Hasil Rapat Daring dan Skema Top Up Skala Prioritas Saldo Rekening
Kendati aktivitas dapur tengah mati suri, Farhan menyatakan sudah ada titik terang bahwa dana operasional tersebut berpeluang kembali dicairkan mulai pekan ini. Dengan kata lain, BGN tidak memiliki rencana untuk menghentikan jalannya program MBG andalan Presiden RI Prabowo Subianto ini secara permanen.
Keputusan terkait kelanjutan proyek strategis nasional ini mengemuka setelah digelarnya rapat daring (online) antara manajemen Badan Gizi pusat dengan para kepala SPPG daerah pada Sabtu (6/6/2026). Berdasarkan salinan notulensi rapat, BGN akan melakukan proses top up anggaran berdasarkan sisa saldo akun virtual masing-masing SPPG dengan menerapkan skala prioritas sebagai berikut:
Prioritas Utama (Pencairan Segera): Diberikan kepada dapur MBG yang belum menerima dana operasional pada 5 Juni 2026, serta memiliki sisa saldo akun virtual di bawah Rp150 juta atau kurang dari 30 persen dari batas saldo ideal sebesar Rp500 juta.
Penundaan Sementara: Bagi gerai SPPG yang terdeteksi masih memiliki sisa saldo di atas angka Rp150 juta, maka proses pencairan dana operasional barunya akan ditunda terlebih dahulu demi pemerataan kas negara.
*(Drw)
