Faktaambon.id, NASIONAL – Penyidikan Korupsi Proyek Jalan Mempawah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meluas. Kini, penyidikan merambah hingga ke lingkaran terdekat kekuasaan pada periode proyek tahun anggaran 2015.
Upaya pembuktian menyeluruh terhadap jalur komando dan dugaan aliran dana menjadi fokus utama penyidik. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan.
Salah satu sosok terbaru yang dipanggil adalah Abudin. Abudin adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Mempawah. Ia juga diketahui pernah menjabat sebagai sopir pribadi Bupati Mempawah kala itu.
Pemanggilan figur dari lingkaran domestik kepala daerah ini memberi sinyal kuat. KPK tengah menelusuri kemungkinan adanya instruksi informal maupun keterhubungan personal dalam proses terjadinya penyimpangan proyek.
Pemeriksaan Maraton di Polda Kalimantan Barat
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Abudin diperiksa bersamaan dengan empat saksi dari pihak swasta.
Daftar Saksi yang Diperiksa:
Abudin (PNS Dispenda Mempawah, mantan sopir pribadi Bupati)
Ghazali (Swasta)
Hayati (Swasta)
Bangun Syah Daulay (Swasta)
Nikki Hizageri Gunawan (Swasta)
Pemeriksaan dilakukan secara maraton di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat sejak Selasa siang (2/12/25).
Fokus Utama: Alur Perintah dan Aliran Uang
Menurut Budi Prasetyo, keberadaan nama-nama dari barisan terdekat mantan Bupati Mempawah dalam daftar saksi bukan tanpa alasan. Penyidik kini tengah memetakan:
Alur tanggung jawab.
Aliran perintah.
Dugaan jalur distribusi dana.
Semua penelusuran ini terkait pelaksanaan proyek peningkatan jalan tahun anggaran 2015. Proyek tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.
Pendalaman ini sejalan dengan strategi follow the money yang menjadi instrumen utama KPK. Strategi ini digunakan untuk membongkar skema korupsi yang melibatkan banyak aktor.
Menguji Peran Kepala Daerah
Sebelumnya, KPK telah menyampaikan secara terbuka bahwa mereka sedang menguji peran Ria Norsan. Ria Norsan adalah Bupati Mempawah saat proyek dijalankan, dan kini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat.
“Yang sedang didalami, ya itu alur perintah dan alur uang. Alur perintah ini seperti apa dan biasanya memang bersumber dari kepala daerah,” tutur Budi dalam pernyataan sebelumnya.
Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa konstruksi perkara tidak hanya menyasar pelaksana teknis. Penyidikan Korupsi Proyek Jalan Mempawah juga menguji apakah ada intervensi atau arahan kebijakan yang menyebabkan proyek berjalan di luar prosedur.
Pemanggilan Pejabat Kunci dan Tersangka Tetap
Selain memeriksa sopir pribadi, KPK juga telah memanggil sejumlah pejabat kunci di lingkungan Pemkab Mempawah pada periode tersebut. Di antara mereka adalah Wakil Bupati saat itu, Juli Suryadi Burdadi; mantan Ketua DPRD Mempawah, Rahmad Satria; serta Ria Norsan sendiri.
Pemanggilan aktor-aktor politik ini menunjukkan bahwa penyidik tengah memperluas ruang lingkup analisis. Tujuannya untuk menggambarkan struktur pengambilan keputusan yang melatarbelakangi proyek.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Meski identitasnya belum diumumkan secara resmi, informasi media menyebutkan bahwa ketiganya adalah:
Abdurrahman (A), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Idi Syafriadi (IS), Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan.
Lutfi Kaharuddin (LK), Direktur Utama PT ABP (Swasta).
KPK Telusuri Aliran Dana dan keputusan politik secara agresif. Publik kini menanti langkah lanjutan KPK, terutama jika pendalaman penyidik menemukan bukti kuat bahwa jalur perintah bermula dari pimpinan daerah, yang berpotensi menyeret nama pejabat setingkat gubernur.
(*Drw)
