Dampak Illegal Logging Sumatera Diusut: DPR Wacanakan Pansus Pembalakan Liar Setelah Banjir Bandang

DPR Wacanakan Pansus Pembalakan Liar Akibat Banjir Sumatera
PMI Desak Pemerintah Ambil "Langkah Luar Biasa" Tangani Banjir Aceh: Prioritas Komunikasi dan Logistik/(Instagram)

Faktaambon.id, NASIONAL – Gelondongan kayu yang terbawa arus banjir bandang di Sumatera telah memicu sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kayu-kayu ini ditemukan terutama di Tapanuli Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh.

Ketua DPP PKB dan anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, menyatakan pihaknya akan mengkaji pembentukan Pansus Pembalakan Liar DPR. Pansus ini bertujuan untuk mengusut tuntas dugaan perusakan hutan di wilayah tersebut. Wacana ini muncul menyusul dugaan kuat adanya praktik illegal logging yang memperparah dampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera, seperti yang viral di media sosial.

Peristiwa ini terjadi setelah lebih dari 100 ribu keluarga terdampak banjir di Sumut, Sumbar, dan Aceh.

Evaluasi Kebijakan Lintas Kementerian

Menurut Daniel Johan, Pansus Pembalakan Liar DPR penting untuk menginvestigasi secara mendalam penyebab bencana. Pansus ini juga berfungsi untuk menyingkap berbagai faktor yang memperburuk situasi di lapangan.

Pansus ini direncanakan akan mengevaluasi kebijakan pembangunan pemerintah yang bersinggungan dengan kelestarian lingkungan. Evaluasi akan melibatkan lintas kementerian, termasuk:

  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

  • Kementerian Lingkungan Hidup.

  • Kementerian Kehutanan.

Sebagai langkah awal, Komisi IV DPR juga menjadwalkan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan pada Kamis (4/12). Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta penjelasan detail terkait fenomena kayu gelondongan yang muncul setelah banjir.

Komitmen Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging

Daniel Johan menegaskan Komisi IV DPR mendukung penuh upaya pengungkapan dan investigasi penyebab munculnya gelondongan kayu. Ia juga mendesak agar dilakukan tindakan hukum yang tegas.

Tindakan hukum harus diberlakukan terhadap para pelaku praktik pembalakan liar. Hukuman akan diberikan jika terbukti Dampak Illegal Logging Sumatera menjadi penyebab utama buruknya bencana tersebut.

DPR berkomitmen untuk memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Hal ini demi memulihkan ekosistem hutan dan mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.

(*Drw)