Faktaambon.id, NASIONAL – Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia menunjukkan angka yang sangat impresif. Pada tahun 2024, nilai ekonomi digital nasional tercatat telah menembus angka 90 miliar Dolar AS, atau setara dengan Rp1.497 triliun. Angka ini diproyeksikan akan terus melesat hingga mencapai 360 miliar Dolar AS pada tahun 2030 mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2025, Kamis (30/10/2025), menekankan bahwa sektor Keuangan Digital dan QRIS adalah motor penggerak utama dari pencapaian fantastis ini.
Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan khusus. Presiden berpesan agar program-program pemerintah segera dielektronifikasi, memastikan setiap keluarga di Indonesia memiliki rekening keuangan formal. Langkah ini dianggap krusial agar penyaluran berbagai program pemerintah, terutama bantuan sosial (bansos), dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan yang terpenting, tepat sasaran.
Perkembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan adopsi digital di level akar rumput. Saat ini, dari 56 juta pengguna QRIS, 93 persen di antaranya berasal dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menjawab Tantangan Keamanan dan Literasi Digital
Meskipun peluang yang terbuka sangat besar, Menko Airlangga mengingatkan bahwa ada tantangan baru yang harus dihadapi bersama. Tiga tantangan utama yang disorot adalah:
- Memastikan keamanan sistem pembayaran di tengah maraknya kejahatan siber.
- Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.
- Membangun kepercayaan publik terhadap sistem digital.
Menurut Airlangga, ketiga elemen ini adalah fondasi agar inovasi di sektor keuangan digital dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus bertanggung jawab. Pemerintah sendiri memiliki target ambisius, yakni membidik kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dapat naik lebih dari sembilan kali lipat. Kontribusi ini ditargetkan mencapai kisaran 15,5 hingga 19,6 persen pada tahun 2045. Untuk mencapainya, perluasan akses layanan keuangan terus digenjot melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Peta Jalan AI dan Prioritas Kedaulatan Data
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat, indeks inklusi keuangan Indonesia kini telah mencapai 92,74 persen. Sementara itu, tingkat literasi berada di angka 66,64 persen. Digitalisasi keuangan publik melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) juga semakin efektif, dengan partisipasi daerah mencapai 97,4 persen di tahun 2024, melampaui target 95 persen.
Ke depan, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk pengembangan kecerdasan artifisial (AI) serta ekosistem semikonduktor. Teknologi ini akan memperkuat layanan keuangan digital melalui automasi, analitik cerdas, deteksi penipuan (fraud), hingga scoring kredit alternatif. Tak kalah penting, pembangunan pusat data nasional (national data center) menjadi prioritas strategis untuk menjamin kedaulatan data Indonesia.
(*Drw)
