Faktaambon.id, NASIONAL – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan secara terbuka mengakui adanya masalah besar dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Pengakuan ini disampaikan dalam sebuah forum di Jakarta. Luhut menyebut, proyek ambisius tersebut sudah berada dalam kondisi yang tidak baik sejak awal pelaksanaannya.
Luhut tidak ragu menggunakan istilah keras untuk menggambarkan kondisi proyek tersebut saat ia mulai menanganinya. Ia menyebut, proyek KCJB sudah dalam kondisi “busuk.” Pengakuan ini mengindikasikan adanya pengelolaan yang bermasalah sejak proyek tersebut dimulai.
Audit Menyeluruh dan Negosiasi dengan China
Untuk memperbaiki kondisi proyek yang diwariskan bermasalah tersebut, Luhut mengatakan pihaknya mengambil langkah tegas. Ia langsung menginstruksikan audit menyeluruh. Proses audit ini melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di dalam negeri dan juga pihak China.
“Saya terima itu barang sudah busuk. Kami audit, kami perbaiki, dan berunding dengan China,” ujar Luhut. Langkah audit dan negosiasi ini dilakukan untuk mengendalikan proyek yang nilainya mencapai triliunan rupiah dan mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Perbaikan ini bertujuan agar Proyek KCJB Bermasalah tersebut dapat diselesaikan dan dioperasikan sesuai target.
Reaksi Publik dan Sorotan Politik
Pernyataan blak-blakan dari Luhut Binsar Pandjaitan tersebut sontak memicu beragam reaksi dari publik dan pengamat politik. Mantan pejabat BUMN, Said Didu, menilai pengakuan Luhut ini terkesan seperti upaya “cuci tangan” dari tanggung jawab.
Di sisi lain, analis politik Hendri Satrio menilai pernyataan tersebut justru berani. Menurutnya, pengakuan ini membuka tabir pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang memang penuh masalah sejak pemerintahan sebelumnya.
Terlepas dari kontroversi politiknya, pengakuan ini menyoroti perlunya tata kelola proyek infrastruktur strategis yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan. Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah. Tujuannya adalah memastikan proyek bernilai fantastis itu benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat, bukan hanya menjadi simbol politik penuh kontroversi yang membebani negara. Pemerintah harus membuktikan bahwa mereka bisa mengatasi masalah pada Proyek KCJB Bermasalah ini.
(*Drw)
