Faktaambon.id, NASIONAL – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melayangkan teguran keras kepada pemerintah daerah (Pemda). Peneguran ini diberikan kepada daerah yang dinilai belum serius dalam menjalankan program Pengendalian Inflasi Daerah di wilayahnya masing-masing. Padahal, rapat koordinasi pengendalian inflasi telah rutin digelar setiap pekan selama lebih dari dua tahun terakhir.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, mengungkapkan fakta mengejutkan. Sejak 22 September 2022 hingga kini, pihaknya telah menyelenggarakan sekitar 140 kali rapat koordinasi. Namun, ia mengakui hasilnya belum sepenuhnya terlihat karena sebagian daerah belum menjalankan langkah konkret di lapangan.
“Dengan 140 kali rapat, seharusnya tim teknis dan kepala dinas sudah hafal pola harga musiman, kapan cabai atau bawang naik,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Pentingnya Sikap Antisipatif, Bukan Reaktif
Tomsi menekankan bahwa Pemda Belum Serius Kendalikan Inflasi jika mereka hanya bertindak reaktif. Ia menilai pentingnya analisis data minimal tiga tahun terakhir agar daerah dapat memprediksi kenaikan harga. Dengan demikian, daerah bisa melakukan langkah antisipatif sebelum harga melonjak.
Kutipan Penting: “Jangan tunggu harga naik dulu baru bergerak. Kita harus mencegah, bukan sekadar memadamkan api,” tegasnya.
Tomsi memberikan apresiasi kepada daerah yang telah aktif. Khususnya daerah yang rajin menggelar operasi pasar murah serta pengendalian harga beras dan minyak goreng. Ia mengakui langkah ini telah berhasil menurunkan harga di sebagian besar wilayah.
Data Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah
Di sisi lain, Tomsi menyoroti masih banyaknya daerah yang bersikap pasif. Dari hampir 500 kabupaten dan kota, hanya sejumlah kecil yang menunjukkan aksi nyata.
Berikut adalah data kinerja Pengendalian Inflasi Daerah di tingkat kabupaten/kota:
- Daerah yang melaksanakan penuh enam langkah utama pengendalian inflasi: 43 daerah
- Daerah yang melaksanakan sebagian besar langkah: 158 daerah
- Daerah yang belum menunjukkan aksi nyata: 287 daerah
- Daerah yang pasif total: 25 daerah
Kutipan Penting: “Bahkan ada 25 daerah yang hanya mengharapkan anugerah Tuhan tanpa bekerja,” ujarnya menegaskan.
Tomsi menutup pesannya dengan harapan tegas. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah tidak sekadar hadir dalam rapat. Mereka harus memastikan setiap arahan dijalankan dengan tindakan nyata di lapangan, demi menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
(*Drw)
