Faktaambon.id, NASIONAL – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam menjaga ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pertemuan bersama para pelaku usaha.
“Kami terbuka terhadap usulan-usulan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat,” ujar Menko Airlangga.
Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk membahas kondisi ekonomi terkini serta merumuskan arah kebijakan ke depan. Menurut Airlangga, optimisme dunia usaha patut diapresiasi meskipun Indonesia masih menghadapi tantangan global di sektor politik dan ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah memaparkan sejumlah program prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain:
Revitalisasi industri padat karya.
Stimulus untuk sektor pariwisata.
Dukungan perumahan rakyat melalui FLPP dan KUR.
Program Makan Bergizi Gratis dan Bantuan Subsidi Upah.
Perluasan pembiayaan untuk UMKM dan petani.
Kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif.
Untuk mengatasi tingginya jumlah lulusan baru, pemerintah juga menyiapkan program magang industri berhonor selama enam bulan. Program ini diharapkan menjadi sarana transfer keterampilan dan membuka peluang kerja.
“Program magang ini bukan sekadar kerja praktik, tapi peluang nyata untuk membangun pengalaman dan menemukan talenta baru di sektor industri,” jelas Airlangga.
Selain sektor ketenagakerjaan, pemerintah juga mendorong pengembangan pariwisata seiring dengan pembukaan bandara internasional baru. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), diproyeksikan mampu menciptakan ribuan lapangan kerja.
“Digitalisasi, termasuk AI, akan mempekerjakan banyak tenaga kerja. Untuk data labeling saja dibutuhkan 10 ribu orang,” ungkap Airlangga.
Di bidang infrastruktur, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dilakukan, termasuk pembangunan Giant Sea Wall untuk mitigasi perubahan iklim di pesisir. Proyek ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan kerja sama mitra internasional seperti Tiongkok, Jepang, Korea, hingga negara Eropa.
Pada skala global, Indonesia terus memperkuat posisi dengan menargetkan penandatanganan perjanjian IEU-CEPA bersama Uni Eropa pada 23 September 2025, serta melanjutkan perundingan dagang dengan Amerika Serikat. Pemerintah juga mencatat keberhasilan memenangkan sengketa dagang di WTO terkait biodiesel dan nikel.
Airlangga menegaskan, seluruh kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing, dan membuka lapangan kerja. “Pemerintah akan terus memberikan kepastian hukum, insentif fiskal, dan menjaga stabilitas makro demi menciptakan iklim usaha yang kondusif,” pungkasnya.(drw)
