Faktaambon.id, NASIONAL – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya percepatan proyek pengolahan sampah berskala besar sebagai langkah strategis untuk menghadapi perubahan iklim dan memperkuat ekonomi hijau nasional. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam forum Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 26 Juli 2025.
Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan bahwa selama ini banyak proyek pengelolaan sampah di Indonesia yang tersendat karena hambatan regulasi dan birokrasi yang kompleks. Ia menyatakan kesiapan untuk menuntaskan proyek waste to energy dengan kapasitas lebih dari 1.000 ton sampah per hari dalam dua tahun, asalkan tersedia kerangka hukum yang jelas.
“Sampah kita di Bantar Gebang saja setara dengan gedung 20 lantai. Kalau diberi payung hukum, dua tahun saya bereskan,” tegas Zulhas.
Ia menilai, proyek pengolahan sampah ini tidak hanya penting untuk mengatasi krisis lingkungan di kota-kota besar, tetapi juga menjadi sumber energi alternatif menuju transisi energi bersih dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, Zulhas juga menyoroti potensi besar dari pasar karbon Indonesia yang belum tergarap optimal. Menurutnya, potensi karbon nasional bisa mencapai 1,5 gigaton CO2 ekuivalen dengan nilai ekonomi lebih dari 21 miliar dolar AS. Namun realisasi perdagangannya masih di bawah 3 persen dari total potensi yang ada.
“Negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa terus membayar mahal atas dosa karbon negara-negara maju. Keadilan iklim harus ditegakkan,” katanya.
Zulhas mendorong penguatan regulasi serta infrastruktur perdagangan karbon yang berbasis pada solusi berbasis alam (nature-based solutions), seperti pelestarian hutan dan rehabilitasi lahan gambut.
Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil pada November mendatang, ia memastikan Indonesia hadir dengan rekam jejak nyata dalam aksi iklim. Ia menekankan pentingnya menjunjung keadilan sosial dan inklusivitas dalam setiap langkah mitigasi.
“Mitigasi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Kita ingin transisi energi dan iklim ini inklusif, adil, dan bisa dinikmati masyarakat pedesaan, petani, nelayan, bukan hanya kota-kota besar,” ujar Zulhas.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong transformasi menuju pembangunan berkelanjutan yang adil, sekaligus memperkuat kedaulatan pangan dan energi nasional.
