Aliansi Mahasiswa Desak Polda Kalbar Tangkap AS Pemodal Utama Tambang Emas Ilegal

Aksi turun kejalan Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo yang mendatangi Polda Kalbar menyampaikan beberapa point tuntutan terkait PETI, Kamis (26/6). (Dok. Ist)
NASIONAL – Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo mendesak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) segera mengungkap dan menangkap sosok berinisial AS yang diduga sebagai pemodal utama aktivitas pertambangan emas ilegal (PETI) di wilayah Kalbar.Mereka menilai aktivitas tambang ilegal tersebut telah menyebar luas di hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat dan menjadi ancaman serius bagi lingkungan serta masyarakat.Aksi penyampaian tuntutan digelar di depan kantor Polda Kalbar dan Pemerintah Provinsi Kalbar pada Kamis, 26 Juni 2025 lalu, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.Dalam rilis yang diterima redaksi Fakta Kalbar, Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo menyebut bahwa tambang emas ilegal di Kalbar bukan lagi operasi skala kecil. “Ini sudah menjadi jaringan terorganisir. Ada pemodal besar, sistem perlindungan berlapis, bahkan dugaan keterlibatan oknum aparat,” ungkap mereka dalam pernyataan tertulis.Kerugian akibat tambang ilegal ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan ekologis. Mereka menyebut negara dirugikan hingga triliunan rupiah. Selain itu, terjadi pencemaran Sungai Kapuas, deforestasi, punahnya satwa endemik, serta kriminalisasi terhadap warga yang menolak keberadaan tambang ilegal.Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo mengatakan bahwa hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah.“Kami meminta polisi segera mengungkap, menangkap, dan membawa inisial AS ke meja hijau. Jangan biarkan aktor besar kebal hukum, sementara masyarakat kecil justru dikriminalisasi,” tegasnya.Mereka juga mendesak Polda Kalbar untuk membuka informasi kasus PETI secara transparan kepada publik dan membentuk tim pemantau independen untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan menyeluruh.Tuntutan lain yang disuarakan adalah kewajiban reklamasi dan restorasi lingkungan oleh perusahaan tambang, serta pemberian sanksi tegas bagi yang melalaikannya.Aliansi ini memperingatkan bahwa jika aparat dan pemerintah terus membiarkan pelaku utama PETI berkeliaran, maka ketimpangan hukum di Kalbar akan semakin nyata.“Kami menyerukan masyarakat luas untuk tetap kritis, bersatu, dan mengawasi isu ini. Tambang ilegal tidak boleh dibiarkan terus menjadi alat perampokan sumber daya dan perusak ruang hidup rakyat Kalbar,” tutup Korlap Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo.