FAKTA GRUP – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah mempersiapkan pemeriksaan kinerja tematik nasional yang berfokus pada Prioritas Nasional (PN) 6. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam menangani masalah peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.
Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo, menyampaikan hal ini dalam acara pembukaan rapat kelompok kerja (Pokja) pemeriksaan kinerja tematik nasional terkait PN 6 dan workshop persiapan pemeriksaan mendetail, yang diadakan di Kantor Pusat BPK di Jakarta, pada hari Selasa.
“Pemeriksaan ini dirancang untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah pusat, daerah, serta BUMN dalam menangani isu-isu peningkatan kualitas lingkungan, ketahanan terhadap bencana dan iklim, serta penerapan konsep pembangunan rendah karbon,” jelas Slamet.
Slamet mengakui bahwa pemeriksaan ini melibatkan berbagai satuan kerja dan entitas, sehingga berpotensi menimbulkan tantangan kompleks dan risiko tinggi dalam proses pemeriksaan. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, BPK membentuk Pokja khusus yang bertugas menangani pemeriksaan tematik nasional ini.
Dalam workshop tersebut, Slamet berharap agar seluruh personel yang terlibat memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam struktur Pokja, sehingga mampu bekerja secara optimal dan mendukung terlaksananya pemeriksaan dengan baik.
Pokja ini melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya serta perwakilan dari Auditorat Keuangan Negara (AKN), termasuk satuan kerja BPK di daerah dan unit kerja lain yang terkait.
“Keberadaan Pokja menunjukkan semangat kerja sama kita dalam rangkaian pemeriksaan yang terintegrasi, dengan tujuan untuk menghasilkan laporan pemeriksaan yang berkualitas dan relevan, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, terutama terkait PN 6,” tambahnya.
Hasil pemeriksaan kinerja ini diharapkan mampu merespons isu-isu strategis yang penting dan aktual di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bencana alam.
Slamet juga menegaskan bahwa BPK harus mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif kepada semua tingkat pemerintahan, baik vertikal maupun horizontal. Penanganan masalah lingkungan dan bencana, menurutnya, tidak dapat dilakukan secara parsial oleh lembaga pemerintah. Oleh karena itu, rekomendasi dari BPK harus disertai indikator yang jelas dan dapat diukur serta mempertimbangkan sumber daya yang ada.
